Pupuk Subsidi Akan Dipangkas Mulai Januari 2025
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan rencana pemerintah untuk memangkas aturan penyaluran pupuk bersubsidi ke petani. Hal ini diharapkan dapat mempermudah distribusi pupuk ke petani yang membutuhkannya. Zulhas, mantan Menteri Perdagangan, optimis bahwa Peraturan Presiden terkait aturan baru penyaluran pupuk subsidi akan segera dikeluarkan pada Januari 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Hari Pangan Sedunia di Jawa Barat pada Sabtu (16/11/2024).
“Kita akan memotong semua regulasi yang ada. Semoga Perpres terkait penyaluran pupuk subsidi dapat segera diterbitkan pada bulan Januari. Dengan begitu, proses distribusi pupuk ke petani akan menjadi lebih mudah tanpa harus melalui persetujuan dari berbagai pihak seperti Camat, Bupati, Gubernur, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, dan Menteri Keuangan,” ujar Zulhas dalam keterangannya.
Zulhas menjelaskan bahwa Perpres tersebut nantinya akan mengatur distribusi pupuk langsung dari produsen ke gabungan kelompok petani (gapoktan). Kuota pupuk akan diatur oleh Kementerian Pertanian. “Regulasi terkait pupuk akan dipangkas. Kementan akan menentukan jumlah pupuk yang diperlukan, kemudian langsung didistribusikan dari Pupuk Indonesia ke gapoktan,” tegas Zulhas.
Jika terjadi keterlambatan distribusi pupuk ke petani, jalurnya akan pendek antara gapoktan atau produsen. “Jika terjadi kesalahan, gapoktan yang bertanggung jawab kepada petani. Jika gapoktan yang salah, tanggung jawabnya kepada manajer area. Baru jika manajer yang salah, Pupuk Indonesia yang bertanggung jawab. Kita akan menyederhanakan proses distribusi pupuk,” ujar Zulhas.
Selama kunjungannya, Zulhas juga berdialog dengan petani dari Cihampelas, Jawa Barat. Para petani mengeluhkan masalah irigasi di sawah mereka. Zulhas berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait revitalisasi irigasi untuk lahan sawah petani. Ia juga meminta kepada kepala dinas terkait untuk menampung keluhan petani tersebut.
“Saya akan ajak Pak Kadis ke lapangan untuk melihat langsung masalah irigasi ini. Ada ribuan hektar lahan sawah yang kurang produktif karena masalah irigasi. Di Subang ada 4 ribu hektar, di Sumedang ada lagi 4 ribu hektar. Padahal, jika ada sistem irigasi yang baik, lahan tersebut bisa panen dua hingga tiga kali dalam setahun,” ujar Zulhas.
Zulhas menegaskan bahwa akan segera mengajak Kementerian Pekerjaan Umum untuk menangani masalah irigasi tersebut. “Kami akan segera bergerak bersama dengan Kementerian PU untuk menyelesaikan masalah irigasi ini. Karena rapat-rapat di ruangan tidak akan menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, diharapkan distribusi pupuk ke petani akan menjadi lebih efisien dan masalah irigasi di lahan sawah dapat segera terselesaikan. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di Indonesia.
