Komisi II DPR Beri Apresiasi untuk Kesiapan Pilkada Kaltim
Komisi II DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Timur (Kaltim) yang dipimpin oleh ketua HM Rifqinizamy. Rifqinizamy hadir bersama sejumlah politikus, seperti Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat dan Mardani Ali Sera dari PKS. Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2024. “Partisipasi pemilih saat pilpres dan pileg Februari lalu di atas rata-rata nasional,” kata Akmal Malik di Swissotel Nusantara, Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (8/11). Akmal menjelaskan bahwa partisipasi pemilih Kaltim pada pilpres dan pileg lalu mencapai 79 persen, di atas rata-rata nasional.
Akmal menyampaikan rasa syukur atas partisipasi pemilih yang tinggi di Kaltim, sebagai hasil dari kerjasama antara KPU, Bawaslu, pihak keamanan, masyarakat, dan pemerintah. Dia menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pilkada. Akmal juga mengakui kerjasama dengan Ketua KPU Kaltim dalam memantau kesiapan infrastruktur dan logistik pemilu hingga ke desa-desa dan daerah terpencil.
Pemprov Kaltim memberikan dukungan nyata bagi suksesnya pilkada serentak dengan memberikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp 1,1 triliun untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan. Selain itu, Pemprov Kaltim juga memberikan jaminan sosial BPJS bagi tenaga lapangan di seluruh TPS di Kaltim, yang merupakan langkah yang tidak lazim dilakukan di daerah lain.
Ketua Komisi II DPR RI, HM Rifqinizamy, memberikan pujian terhadap langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim bersama penyelenggara pemilu dan Forkopimda. Namun, dia mengingatkan agar penggunaan NPHD harus tepat dan sesuai dengan hukum. Rifqinizamy juga mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal terkait NPHD yang diberikan.
Rifqinizamy mengingatkan agar pemprov tetap waspada terhadap kerawanan pemilu, meskipun kondisi Kaltim secara umum cukup kondusif. Kaltim berada di posisi kelima rawan tinggi pilkada di Indonesia, terutama dengan hanya ada dua pasangan calon pilgub.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi II DPR RI berharap agar Pemprov Kaltim terus meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan suksesnya pelaksanaan pilkada. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menjaga keamanan dan kelancaran proses demokrasi di Kaltim.
