PDIP Akan Ikuti Proses Hukum dan Kooperatif Terkait Kasus Hasto Kristiyanto
Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan telah menyatakan bahwa mereka akan mengikuti proses hukum dan bersifat kooperatif setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada hari Selasa.
Ronny menegaskan bahwa PDIP adalah partai yang lahir dengan tujuan besar untuk membawa Indonesia menuju demokrasi yang adil dan transparan. Namun, mereka merasa bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan politisasi hukum. Menurut Ronny, hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 12 Desember 2024.
Pemanggilan Hasto oleh KPK dimulai setelah dia mengkritik kondisi demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut, penetapan tersangka ini terjadi setelah PDIP memecat tiga orang kader, yaitu Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Ronny menjelaskan bahwa kasus suap yang melibatkan Harun Masiku dan Wahyu Setiawan telah berkekuatan hukum tetap.
Selama proses pengadilan, tidak ada bukti yang mengaitkan Hasto dengan kasus tersebut. Oleh karena itu, DPP PDIP menduga bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka memiliki motif politisasi hukum dan kriminalisasi. Ronny juga menyampaikan tiga indikasi politisasi hukum dan kriminalisasi dalam kasus ini.
Indikasi pertama adalah upaya untuk membentuk opini publik terhadap kasus Harun Masiku. Hal ini terlihat dari aksi demo di KPK dan narasi di media sosial yang dicurigai dimobilisasi oleh pihak tertentu. Indikasi kedua adalah upaya untuk merusak reputasi Hasto melalui pembingkaian narasi yang menyerang pribadinya. Sedangkan indikasi ketiga adalah pembocoran informasi rahasia kepada media sebelum Hasto menerimanya.
KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan dalam kasus tersebut. Meskipun demikian, DPP PDIP tetap bersikeras bahwa mereka akan mengikuti proses hukum dan bersifat kooperatif. Mereka percaya bahwa kebenaran akan terungkap dan Hasto akan dibuktikan tidak bersalah.
Dalam situasi ini, PDIP meminta dukungan dari publik untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan transparan. Mereka juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan demokrasi yang sejati dan negara hukum yang adil. Semoga kebenaran akan segera terungkap dan kasus ini dapat diselesaikan dengan baik.
